i believe my heart - duncan james ft kaddie

Whenever I see your face, the world disappears.
All in a single glance so revealing.
You smile and I feel as though, I've known you for years.
How do I know to trust what I'm feeling?

I believe my heart
What else can I do
When every part of every thought
Leads me straight to you
I believe my heart
There's no other choice
For now whenever my heart speaks
I can only hear your voice

The lifetime before we met has faded away
How did I live a moment without you
You don't have to speak at all
I know what you'd say
And I know every secret about you

I believe my heart
It believes in you
It's telling me that what I see is completely true
I believe my heart
How can it be wrong
It's says that what I feel for you I will fell my whole life long

I believe my heart
It believes in you
It's telling me that what I see is completely true
And with all my soul I believe my heart
The perfect part it makes of you
Is a perfect love of heart

Cara Membuat NasGil

NASI GILA

Bahan:

800 gram (1 liter) beras
700 ml air
4 sendok makan bawang goreng untuk taburan

Bahan Orak Arik Telur:
4 butir telur, dikocok lepas
1/2 sendok teh garam

Bahan Tumisan:
300 gram daging ayam, dipotong-potong
2 potong sosis, dipotong-potong tipis
10 buah bakso, dipotong-potong
1 buah bawang bombay, dicincang
4 siung bawang putih, dicincang
4 buah cabai merah, diiris tipis
4 sendok makan saus tiram
2 sendok makan kecap manis
4 sendok makan saus sambal
4 sendok teh angciu
1 sendok makan minyak wijen
1/2 sendok teh merica bubuk
1 1/2 sendok teh gula pasir
100 ml air
4 sendok makan minyak goreng

Cara Membuat:
1. Orak Arik Telur: aduk telur dan garam.
2. Panaskan wajan dengan sedikit minyak goreng.
3. Masukkan telur, aduk-aduk hingga berbutir-butir. Sisihkan.
4. Tumisan: tumis bawang bombay dan bawang putih sampai harum.
5. Tambahkan cabai merah. Tumis hingga layu.
6. Masukkan daging ayam. Aduk sampai berubah warna.
7. Tambahkan bakso, sosis, saus tiram, kecap manis, saus sambal, dan angciu. Aduk sampai harum.
8. Bumbui gula pasir dan merica. Tambahkan air. Aduk rata. Masak hingga matang dan kuah mengental.
9. Tambahkan orak-arik telur, aduk rata. Tuang minyak wijen, aduk rata.
10. Siram nasi dengan tumisan sosis. Taburi dengan bawang goreng. Sajikan panas.

Untuk 10 porsi

Koperasi Nasibmu Kini

Nama                : Revika Rusviana Arafi

Kelas/NPM        : 2EB22/27213465

Permasalahan

Seperti yang sudah disampaikan pada tugas sebelumnya mengenai Sejarah Koperasi di Indonesia, saya sempat menyinggung tentang koperasi disebut sebagai Soko Guru.

Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia berarti, bahwa koperasi sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Dengan tujuan utama koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi juga dapat menjadi penyangga dalam perekonomian anggotanya.

Tapi, kenyataannya kini keberadaan koperasi dapat di ibaratkan dengan “hidup segan mati tak mau.” Mengapa disebut demikian?

Pasalnya, Nasib koperasi di Indonesia semakin lama semakin muram, tak ditangani sepenuh hati. Pemerintah agaknya lebih menekankan pada sistem ekonomi neoliberal. Cita-cita untuk menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, agaknya semakin jauh panggang dari api. Kondisi koperasi, terutama KUD (Koperasi Unit Desa), bak kerakap tumbuh diatas batu, hidup segan mati tak mau.

Padahal keberadaan koperasi bertujuan untuk dapat membantu kemakmuran bagi anggotanya. Misal, koperasi yang berada di lingkungan sekolah, itu dapat membantu meringankan para siswanya dalam melengkapi barang untuk kebutuhan sekolah.

Analisis

Sangat disayangkan sekali Nasib Koperasi saat ini.. seharusnya pemerintah juga mempunyai andil dalam pengembangan koperasi yang saat ini mulai terpuruk dan terlupakan.

Kiranya juga ada sebab lain dari permasalahan nasib koperasi saat ini, yaitu beberapa faktor penyebab antara lain:

• kondisi modal keuangan badan usaha tersebut. Kendala modal itu bisa jadi karena kurang adanya dukungan modal yang kuat dan dalam atau bahkan sebaliknya terlalu tergantungnya modal dan sumber koperasi itu sendiri. Jadi untuk keluar dari masalah tersebut harus dilakukan melalui terobosan structural, maksudnya dilakukannya restrukturasi dalam penguasaan factor produksi.
• Banyak anggota, pengurus maupun pengelola koperasi kurang bisa mendukung jalannya koperasi. Dengan kondisi seperti ini maka koperasi berjalan dengan tidak profesional dalam artian tidak dijalankan sesuai dengan kaidah sebagimana usaha lainnya.
• Manajemen koperasi harusnya diarahkan pada orientasi strategik dan gerakan koperasi harus memiliki manusia-manusia yang mampu menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha. Oleh karena itu koperasi harus teliti dalam memilih pengurus maupun pengelola agar badan usaha yang didirikan akan berkembang dengan baik.

Akan lebih baik apabila koperasi terus di jalankan, mengingat karena koperasi adalah badan usaha dengan melandaskan keanggotaan yang bersifat sukarela dan menjujung tinggi atas asas kekeluargaan.

Kesimpulan

Pemerintah harus lebih sadar untuk membangun koperasi seperti sediakala dan sebaiknya juga ada himbawan untuk para generasi muda untuk paham betul mengenai koperasi sebagai soko guru . karena koperasi adalah pilar utama dalam sistem perekonomian nasional yang bersifat merakyat/kekeluargaan. 

Sejarah Koperasi di Indonesia dan Pengaruh Konsep Koperasi Luar

Nama              : REVIKA RUSVIANA ARAFI

Kelas/NPM     : 2EB22/27213465

    I.        Permasalahan

Koperasi di Indonesia dikenal sebagai sokoguru perekonomian Indonesia atau sebagai tiang pancang utama yang penting dalam roda perekonomian Indonesia. Sebab falsafahnya yang mengusung kebersamaan seluruh anggota koperasi dinilai sama dengan cara pandang Indonesia mengenai demokrasi.

Keberadaan koperasi di Indonesia tidak dapat dipungkiri mendapat pengaruh dari perkembangan koperasi di luar Indonesia.

  II.        Analisa

Menurut UU tahun 1992, koperasi Indonesia didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992.

Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha).

“Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia”. Makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan bahwa koperasi sebagai pilar atau ”penyangga utama” atau ”tulang punggung” perekonomian. Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Keberadaannyapun diharapkan dapat banyak berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun di era reformasi ini keberadaannya banyak dipertanyakan, bahkan seringkali ada yang mengatakan sudah tidak terlalu terdengar lagi dan apakah masih sesuai sebagai salah satu badan usaha yang berciri demokrasi dan dimiliki oleh orang per orang dalam satu kumpulan, bukannya jumlah modal yang disetor seperti badan usaha lainnya. Padahal Koperasi diharapkan menjadi soko guru perekonomian nasional.

Pengaruh perkembangan koperasi di Indonesia adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pertengahan abad ke-18 telah mengubah wajah dunia. Berbagai penemuan di bidang teknologi ( revolusi industri ) melahirkan tata dunia ekonomi baru. Tatanan dunia ekonomi menjajdi terpusat pada keuntungan perseorangan, yaitu kaum pemilik modal ( kapitalisme ). Sistem ekonomi kapitalis / liberal memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemilik modal dan melahirkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat ekonomi lemah.

Konsep Koperasi Barat

Koperasi merupakan organisasi swasta, yang mempunyai persamaan kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbale balik bagi anggopta koperasi maupunb koperasi perusahaan.

Konsep Koperasi Sosial

Koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi,  untuk menunjang perencanaan nasional.

Konsep Koperasi Negara Berkembang

Dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya.

III.        Kesimpulan

Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia berarti, bahwa koperasi sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Dengan tujuan utama koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi juga dapat menjadi penyangga dalam perekonomian anggotanya. 

Pengaruh perkembangan koperasi dari luar Indonesia juga berpengaruh pada kemajuan pengetahuan dan teknologi sehingga dapat mengubah wajah perkoperasian di Indonesia.

Sumber

http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi#Koperasi_di_Indonesia

http://indahpertiwi2.wordpress.com/2013/11/06/koperasi-sebagai-soko-guru-perekonomian-indonesia/

   

Pengaruh Suku Bunga Terhadap Nilai Tukar Rupiah Serta Kondisi di Negara Asean

Suku Bunga

Pergerakan harga di pasar forex sangat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain para pemain besar dan institusi keuangan, pengaruh faktor fundamental juga berperan dalam menggerakkan pasar, salah satunya adalah suku bunga yang ditentukan oleh bank sentral suatu negara. Dalam keadaan normal investor tentu mengharapkan perolehan (return) yang tinggi dari instrumen investasi yang dipilihnya termasuk mata uang. Tingkat suku bunga dalam hal ini sangat mempengaruhi nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya.

Pengaruh kenaikan tingkat suku bunga

Sebagai illustrasi ambillah contoh EUR/AUD. Saat ini suku bunga mata uang Euro adalah 0.50% dan dollar Australia 2.75%. Jika bank sentral kawasan Euro (ECB) menaikkan tingkat suku bunga sebesar 0.25% maka suku bunga EUR akan menjadi 0.75%. Asumsikan suku bunga AUD tidak berubah sehingga permintaan akan AUD juga relatif tetap. Kenaikan tingkat suku bunga Euro akan menarik investor untuk memindahkan asset investasinya (misalnya saham, properti atau mata uang lain) ke mata uang Euro karena mereka ingin mendapatkan keuntungan dari perubahan tingkat suku bunga tersebut.

Pengaruh penurunan tingkat suku bunga

Sebaliknya dari contoh di atas, jika ECB menurunkan tingkat suku bunganya semisal 0.25% juga sehingga suku bunga EUR menjadi 0.25%. Investor akan segera melepas kepemilikannya atas mata uang Euro dan beralih ke jenis asset lainnya seperti saham, properti atau mata uang negara lain yang tingkat suku bunganya lebih tinggi. Jika ini terjadi maka nilai tukar EUR terhadap mata uang lainnya akan turun, atau EUR/xxx akan melemah.

Perubahan arah pergerakan nilai tukar di atas terjadi hanya pada saat ada perubahan tingkat suku bunga, atau isu dan juga rumor yang berkaitan dengan kemungkinan perubahan suku bunga seperti tingkat inflasi yang tinggi, defisit neraca perdagangan yang makin besar dan sebagainya. Dalam pasar forex isu perubahan tingkat suku bunga sangat sensitif, oleh karenanya komentar seorang gubernur atau kepala bank sentral akan sangat mempengaruhi fluktuasi nilai tukar mata uang suatu negara. Di samping itu perbedaan tingkat suku bunga antara 2 mata uang bisa menyebabkan terjadinya carry trade. Makin besar selisih suku bunga makin tinggi pula potensi carry trading terhadap pasangan mata uang tersebut. 

Nilai Tukar

Pertumbuhan ekonomi  ASEAN juga mencatat angka fantastis. Pada tahun  2010, pertumbuhan ekonomi kolektif ASEAN tercatat 7,5 persen. Sejumlah kalangan memprediksi dalam empat tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ASEAN masih berkisar 6 persen. Majunya perdagangan kawasan ASEAN disebabkan karena tingkat keterbukaan ekonomi yang relatif besar di negara–negara kawasan ASEAN. Hal ini desebabkan karena negara–negara ASEAN masih tergolong negara berkembang, sehingga banyak melakukan perdagangan dan memiliki FDI yang masih tinggi SEAN juga telah memberlakukan liberalisasi perdagangan bagi negara anggotanya melalui AFTA (ASEAN Free Trade Area). AFTA merupakan salah satu cara untuk mendukung berkembangnya pasar regional antara sesama negara ASEAN dengan tujuan menurunkan tarif untuk perdagangan intra–regional hingga 0%.Pengurangan hambatan tarif di internal ASEAN membuat perdagangan barang ASEAN naik sebesar 32,9 persen di 2010 dengan nilai perdagangan 2,04 triliun dollar AS. Dengan kenaikan tersebut, kontribusi perdagangan intra-ASEAN dengan perekonomian global turut naik dari 24,5 persen (2009) menjadi 25,4 persen (2010). Artinya, seperempat perdagangan dunia terjadi di wilayah ASEAN. Salah satu faktor yang mempengaruhi aliran barang dan jasa antar negara adalah nilai tukar riil suatu negara terhadap matauang asing. Nilai tukar riil sangat penting dalam menentukan daya saing terhadap ekspor dan impor suatu negara. Sistem nilai tukar yang diterapkan suatu negara tergantung dari kebijakan yang ditempuh negara, dimana dipengaruhi oleh kedudukan negara dan tujuan umum dari ekonomi yang bersangkutan terutama politik moneternya.

Sumber:
www.fxstrategy.com

http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=128564&title=pengaruh_suku_bunga_terhadap_nilai_tukar_mata_uang

Perbandingan Tingkat Kesejahteraan di Indonesia

TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN dan KETIMPANGAN DI PROVINSI BANTEN

Jumlah penduduk miskin di Banten pada Maret 2013 mencapai 656.243 orang (5,74 persen), meningkat 7.989 orang (8,00 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang sebesar 648.254 orang (5,71 persen). Pada periode September 2012-Maret 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Badan Pusat Statistik (BPS) Banten mencatat  angka pengangguran di Provinsi Banten berkurang atau cenderung menurun,dari periode bulan Agustus 2012 mencapai 519,2 ribu penduduk angka pengangguran terbuka maka,di periode yang sama pada bulan Agustus 2013 menjadi 509.300 penduduk. Jumlah angkatan kerja di Banten pada Agustus 2013 mencapai 5.146,3 ribu orang atau meningkat sekitar 21,2 ribu orang bila dibanding angkatan kerja Agustus 2012, yaitu sebesar 5.125,1 ribu orang. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja di Banten pada Agustus 2013 mencapai 4.637,0 ribu orang atau bertambah sekitar 31,2 ribu orang bila dibanding keadaan pada Agustus 2012 sebesar 4.605,8 ribu orang.

Memasuki usia tiga belas tahun bagi Provinsi Banten, jika dianalogikan dengan siklus usia manusia maka usia ini sedang masuk masa remaja yang sering disebut masa puber. Perkembangan dan perubahan fisik mulai terjadi dan secara naluriah rasa ingin tahu terhadap diri dan orang lain juga semakin tinggi. Lembaga kesehatan di bawah PBB, WHO mendefinisikan remaja sebagai persiapan untuk memasuki usia dewasa dengan segala perubahan-perubahannya seperti perubahan fisik, hubungan sosial, bertambahnya kemampuan dan ketrampilan, pembentukan identitas diri. Pada akhir masa remaja diharapkan kedewasaan sudah tercapai, sudah mampu mencari nafkah sendiri dan membentuk keluarga. Tulisan ini dimaksudkan menelaah berbagai tantangan dan mengembangkan potensi menjadi hal konkrit untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan memantapkan laju kekuatan yang ada di Banten.

TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN dan KETIMPANGAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2013 sebesar 375,70 ribu orang (3,72 persen). Dibandingkan dengan Maret 2013 (354,19 ribu orang atau 3,55 persen), jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 21,51 ribu atau meningkat 0,17 poin. Sedangkan dibandingkan dengan September 2012 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 366,77 ribu orang (3,70 persen), jumlah penduduk miskin meningkat 8,93 ribu atau meningkat 0,02 poin. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya melakukan terobosan untuk mengatasi krisis ekonomi namun hasilnya belum memadai, dimana roda perekonomian belum berjalan sebagaimana mestinya. Lambatnya pemulihan ekonomi telah menyebabkan angka pengangguran masih tetap tinggi. Selain itu peningkatan angka pengangguran juga disebabkan oleh tekanan angkatan kerja baru, serta masih berlangsungnya urbanisasi pada kelompok usia kerja. Walaupun tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, tetapi sesungguhnya potensi ekonomi Provinsi DKI Jakarta cukup baik bahkan tidak tersaingi oleh provinsi-provinsi lain, karena disamping sebagai ibukota negara Jakarta juga merupakan pusat perdagangan dan jasa. Jakarta juga memiliki potensi sumber daya perikanan, industry, pariwisata dan sumber daya manusia berkualitas yang belum diberdayakan secara lebih terarah. Apabila potensi-potensi ini dipadukan dengan pengembangan UKM, maka Jakarta akan memiliki struktur dan fundamental ekonomi yang lebih sehat dan dinamis, baik dalam penciptaan pendapatan, perluasan kesempatan kerja maupun keseimbangan sosial.

Dikaitkan dengan kemakmuran suatu negara atau wilayah, ketimpangan memberi gambaran bersifat makro, artinya tidak akan mampu menjelaskan lebih lanjut apakah dengan ketimpangan rendah dengan sendirinya negara atau wilayah tersebut makmur dan sebaliknya. Ketimpangan rendah pada rata rata pendapatan tinggi adalah tepat dipakai sebagai ukuran keberhasilan pembangunan, namun ketimpangan rendah pada rata rata pendapatan rendah merupakan gambaran “kemiskinan yang merata” di negara atau wilayah tersebut. Berbagai literature juga mengatakan, awal pembangunan yang ditandai dengan pertumbuhan tinggi, pada umumnya akan berdampak pada ketimpangan yang cukup tinggi pula.

TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN dan KETIMPANGAN DI PROVINSI JAWA BARAT

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Barat pada bulan September 2013 sebesar 4.382.648 orang (9,61persen). Dibandingkan dengan bulan Maret 2013 sebesar 4.297.038 orang (9,52 persen), jumlah penduduk miskin bulan September 2013 mengalami kenaikan sebesar 85.610 orang (0,09 persen). Garis kemiskinan Jawa Barat bulan September 2013 sebesar Rp. 276.825,- atau mengalami peningkatan sebesar 9,64 persen dibandingkan dengan garis kemiskinan bulan Maret 2013 (Rp. 252.496,-).

Jawa Barat mengalami penambahan jumlah angkatan kerja. Pada bulan Februari 2013 angkatan kerja berjumlah 20.388.637 orang, sedangkan pada Februari 2012 sebanyak 20.138.658 orang, atau mengalami peningkatan sebesar 249.979 orang pada kurun waktu satu tahun. Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat pada Februari 2013 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan Februari 2012. Pada bulan Februari 2013 penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 18.573.371 orang, mengalami kenaikan 403.719 orang dibandingkan Februari tahun yang lalu sebanyak 18.169.652 orang. Selama kurun waktu satu tahun terjadi penurunan jumlah penganggur sebanyak 153.740 orang. Pada Februari 2012 penganggur di Jawa Barat mencapai 1.969.006 orang, sedangkan pada bulan Februari 2013 tercatat penganggur sebanyak 1.815.266 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 0,88 persen dari 9,78 persen pada Februari 2012, menjadi 8,90 persen pada Februari 2013.

 Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan diiringi oleh perubahan struktur di Jawa Barat ternyata diikuti oleh ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin besar, terlihat dari angka rasio gini yang meningkat. Semua pihak tentu mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diiringi oleh perubahan struktur juga diikuti oleh distribusi pendapatan yang semakin merata. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum pertumbuhan ekonomi sektoral, perubahan struktur ekonomi, dan ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Barat serta mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi sektoral terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Barat.

TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN dan KETIMPANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih cukup tinggi, yaitu sebesar 14,98 persen atau di atas rata-rata nasional sebanyak 11 persen. data kemiskinan di Jateng per September 2012 terdapat sekitar 4.244.206 rumah tangga (RT) atau 14,98% dari total jumlah RT se-Jateng. Dari jumlah tersebut, terbagi RT berkategori "Sangat Miskin" 521.186, RT "Miskin" 674.182, RT "Hampir Miskin" 1.155.102, dan RT "Rentan Miskin" 1.893.736. Ada beberapa permasalahan terkait penanggulangan kemiskinan itu, antara lain belum optimalnya akses layanan dasar pada masyarakat miskin, kurang tepatnya sasaran penerima program perlindungan sosial, dan masih banyaknya penduduk miskin pedesaan yang rendah produktivitas. Selain itu, faktor tingginya alih fungsi lahan pertanian tanpa persiapan sumber daya manusia serta terjadinya bencana alam.

Jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah Agustus 2013 mencapai 16,99 juta orang, berkurang sekitar 108 ribu orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012 sebesar 17,09 juta orang dan bertambah 77 ribu juta orang jika dibanding Februari 2013 yang sebesar 16,91 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Tengah pada Agustus 2013 mencapai 15,97 juta orang, berkurang sekitar 169 ribu orang dibanding keadaan pada Agustus 2012 mencapai 16,13 juta orang dan berkurang sekitar 4 ribu orang dibandingkan Februari 2013 sebesar 15,97 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah pada Agustus 2013 mencapai 6,02 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,39 persen poin dibanding TPT Agustus 2012 dengan nilai TPT sebesar 5,63 persen dan jika dibandingkan dengan Februari 2013 juga mengalami peningkatan sebesar 0,45 persen poin dengan nilai TPT sebesar 5,57 persen.

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, juga mengurangi tingkat kemiskinan, ketimbangan pendapat dan tingkat pengangguran serta menciptakan kesempatan kerja. Pembangunan daerah Jawa Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan permasalahan pembangunan di daerah. Sebagai prioritas pembangunan daerah provinsi Jawa Tengah meletakkan pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi melalui terwujudnya struktur ekonomi yang seimbang diberbagai sektor baik dari segi nilai tambah maupun dari segi penyerapan tenaga kerja.

TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN dan KETIMPANGAN DI PROVINSI D I YOGYAKARTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

fakta tentang angka kemiskinan terbesar di Jawa pun begitu mengejutkan. Siapa sangka provinsi termiskin se-Jawa adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rasanya tak mungkin DIY yang melesat hebat sebagai kota jasa dan wisata dengan sejumlah simbol pembangunan kotanya yang menggurita justru menyimpan kondisi yang sebaliknya. Masalah kependudukan memang dipahami banyak pihak menghimpit DIY, tapi kemiskinan apakah begitu dahyat?.Faktanya meski menyandang status Daerah Istimewa angka kemiskinan DIY ternyata tak kalah “istimewa”. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini pada September 2013 menunjukkan persentase penduduk miskin kota dan desa di DIY sebesar 15,03%. Angka tersebut memang turun dari periode yang sama tahun 2012. Namun tingkat kemiskinan di DIY tetap menjadi yang terbesar di antara seluruh Provinsi di Jawa. Sebagai gambaran DKI Jakarta yang dikenal memiliki banyak penduduk miskin kota persentase kemiskinannya sebesar 3,72%. Sementara Banten yang dikenal sebagai salah satu provinsi tertinggal memiliki angka kemiskinan 5,89%. DIY pun masuk ke dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia.

Jumlah pengangguran di Provinsi DI Yogyakarta dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) yang dilakukan Februari 2010 diketahui jumlah pengangguran di DIY meningkat hingga 3.300 orang dibandingkan tahun 2009 lalu. Meski pengangguran bertambah namun jumlah penduduk yang berkerja di DIY dari hasil sakernas itu pun hingga Februari 2010 lalu juga meningkat. Jumlah penduduk yang bekerja diketahui sebanyak 1,94 juta orang. Jumlah itu bertambah sekitar 17 ribu orang dibandingkan kondisi Februari 2009 yang sebesar 1,93 juta orang atau tambah 47 ribu orang bila dibandingkan keadaan Agustus 2009 yang mendekati 1,9 juta orang.
Dari jumlah penduduk yang bekerja itu, kata Suharno, paling banyak berada di sektor pertanian, dan sektor perdagangan, hotel, restoran sebesar 32,2 persen dan 22,9 persen. Sektor lainnya adalah bidang jasa-jasa dan industri pengolahan.

Data berupa data sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian dianalisis menggunakan indeks wiliamson dan regresi linier berganda. Hasil penelitian di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan Rata-rata ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihitung dengan indeks ketimpangan Williamson sebesar 0,13. Ini berarti tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada tingkatan yang rendah

TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN dan KETIMPANGAN DI PROVINSI JAWA TIMUR

Angka kemiskinan di wilayah Jawa Timur meningkat lantaran produksi pertanian menurun. Angka Sementara (ASEM) 2013 produksi Padi Provinsi Jawa Timur sebesar 12,05 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Dibandingkan dengan produksi Padi tahun 2012 ATAP), terjadi penurunan produksi sebanyak 149,36 ribu ton (-1,22 persen). Penurunan produksi padi ini disebabkan penurunan tingkat produktivitas sebesar 2,59 kuintal/hektar (-4,20 persen).meskipun terjadi kenaikan pada luas panen sebesar 61,30 ribu hektar (3,10 persen).

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur menyatakan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 berhasil diturunkan sampai 0,12 persen dari semula 4,12 persen pada 2012 menjadi 4 persen pada 2013. Tingkat pengangguran juga terlihat turun dari semula 819.563 (2012) menjadi 804.378 (2013). Dari jumlah itu, persentase tingkat pengangguran terbuka di Jatim pada 2013 ini hanya sekitar 4 persen, lebih rendah daripada persentase 2012 yang mencapai angka 4,12 persen.  Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja naik dari semula 69,62 persen (2012) menjadi 70,12 persen (2013).

Ketimpangan ekonomi antar wilayah disebabkan oleh ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah. Trend ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang dianalisis menggunakan Indeks Williamson menunjukkan adanya konvergensi. Namun, terdapat perbedaan yang sangat jauh antara PDRB per kapita tertinggi dengan terendah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, sehingga kecenderungan ketimpangan di Provinsi Jawa Timur masih cukup tinggi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN dan KETIMPANGAN DI PROVINSI PAPUA

Jumlah penduduk miskin (Penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Papua Barat kondisi Maret 2013 sebesar 224.273 jiwa (26,67 %) mengalami kenaikan pada september 2013 menjadi 234.230 jiwa (27,14 %). Secara year-on-year (y-o-y) dari kondisi september 2012 ke september 2013, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 10.989 jiwa atau meningkat sekitar 0,10 pesen. Jumlah penduduk miskin (Penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Papua Barat kondisi Maret 2013 sebesar 224.273 jiwa (26,67 %) mengalami kenaikan pada september 2013 menjadi 234.230 jiwa (27,14 %). Secara year-on-year (y-o-y) dari kondisi september 2012 ke september 2013, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 10.989 jiwa atau meningkat sekitar 0,10 pesen.

Dari sisi implementasi, ada peningkatan pada angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah, penambahan infrastruktur kesehatan dan tenaga medis, serta penurunan persentase penduduk miskin. Pada 2011, persentase penduduk miskin di Papua 31,98 persen, sedangkan di Papua Barat 28,2 persen.
Namun menurut Gubernur Papua Barat Abraham Atururi, meski ada penurunan persentase penduduk miskin, Papua Barat masih menempati urutan kedua provinsi termiskin. Jumlah pengangguran terbuka juga masih berkisr 5,5 persen, kendati sudah menurun ketimbang tahun 2009 sebesar 7,73 persen.
Di sisi lain, meskipun struktur ekonomi Papua Barat didominasi sektor industri pengolahan, terutama produksi LNG Tangguh, sampai saat ini manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat dan pemda. Laju pertumbuhan ekonomi juga tidak berkorelasi positif pada kesejahteraan rakyat.

Hingga kini Papua tetap menyimpan potensi konfilk yang sewaktu-waktu bisa meledak, seperti yang terjadi di Gorong-Gorong dan semua itu disebabkan berbagai ketimpangan yang terjadi di sana.
Informasi dari Polda Papua menyebutkan pengunjuk rasa yang kecewa karena tak bisa bertemu langsung dengan pimpinan Freeport untuk menyampaikan aspirasi tiba-tiba membakar kendaraan milik perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Keadaan yang tidak terkendali menyebabkan petugas mengambil tindakan dan akhirnya terjadi bentrokan. Para pengunjuk rasa sesungguhnya ingin menyampaikan ketidakpuasan  terkait kesejahteraan yang diterima.

TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN dan KETIMPANGAN DI PROVINSI GORONTALO

Berdasarkan survei pada September 2013 persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo sebesar 18,01 persen. Angka ini naik dibandingkan persentase penduduk miskin Maret 2013 yaitu 17,51 persen. Berarti selama kurun waktu 6 (bulan) telah terjadi kenaikan sebesar 0,5 persen; Jumlah penduduk miskin September 2013 di Provinsi Gorontalo sebanyak 200.970 jiwa, sementara jumlah penduduk miskin Maret 2013 sebanyak 192.584 jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo selama periode Maret 2013-September 2013 bertambah sebanyak 8.386 jiwa

Jumlah penganggur pada Februari 2012 sebesar 22.639 orang, bertambah 2.822 orang dari keadaan Agustus 2011 sebesar 19.817 orang, atau bertambah 1.519 dari keadaan Februari 2011 sebesar 21.120 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) padaFebruari 2012 mencapai 4,81 persen (dari angkatan kerja), mengalami kenaikan dibandingkan TPT Agustus 2011 sebesar 4,26 persen, dan TPT Februari2011 sebesar 4,61 persen. Selama setahun terakhir (Februari 2011 – Februari 2012), sektorjasa dan lainnya mengalami kenaikan jumlah pekerja masing-masing sebesar 4.654 orang (5,34 persen) dan 28.411 orang (43,16 persen).

Kabupaten/Kota Gorontalo dengan jumlah indeks Williamson 0,6656 dan tingkat PDRB perkapita berada diurutan keempat tertinggi dengan jumlah 2,064. Selanjutnya tingkat ketimpangan tertinggi kedua ditempati oleh Kota Gorontalo dengan jumlah indeks Williamson 0,3251 dan tingkat PDRB perkapita berada diurutan kedua tertinggi dengan jumlah 3,16. Selanjutnya tingkat ketimpangan tertinggi ketiga ditempati oleh Kabupaten Bone Bolango dengan jumlah indeks Williamson 0,3171 dan tingakt PDRB perkapita berada diurutan kelima teringgi dengan jumlah 1,68. Tingakt ketimpangan tertinggi keempat ditempati oleh Kabupaten Boalemo dengan jumlah indeks Willaimson 0,2994 dan tingkat PDRB perkapita berada diurutan ketiga tertinggi dengan jumlah 2,32.

TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN dan KETIMPANGAN DI PROVINSI ACEH

                Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Aceh pada keadaan September 2013 sebesar 17,72 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan September 2012 yaitu sebesar 18,58 persen. Selama periode September 2012-September 2013, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan, di perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,92 persen (dari 12,47 persen menjadi 11,55 persen), dan di daerah perdesaan mengalami penurunan 0,83 persen (dari 20,97 persen menjadi 20,14 persen).

                Kasubdin Sumberdaya Manusia dan Perluasan Kesempatan Kerja Dismobnakerduk Aceh, Drs Mahdi mengatakan, angka pengangguran di Provinsi Aceh menurun sebanyak 9.000 oranG. Dengan rincian, sebanyak 174 ribu orang, turun menjadi 165 ribu orang. Menurut Mahdi, juga terjadi penurun jumlah pengangguran sebanyak 6.000 orang, yaitu dari 171 ribu orang pada tahun 2008 menjadi 165 ribu orang.

                Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan mengevaluasi Rasio Gini yang memiliki kisaran nilai 0 - 1. Jika bernilai nol artinya pemerataan sempurna dan sebaliknya jika bernilai satu berarti ketimpangan sempurna. Rasio Gini lebih kecil dari 0,4 menunjukkan tingkat ketimpangan rendah, nilai 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi.

TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN dan KETIMPANGAN DI PROVINSI RIAU

                Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Riau September 2013 sebesar 522,53 ribu jiwa (8,42 persen). Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang berjumlah 481,31 ribu jiwa (8,05 persen), jumlah penduduk miskin di Riau mengalami kenaikan sebanyak 41,22 ribu jiwa.Secara relatif terjadi kenaikan persentase penduduk miskin dari 8,05 persen pada September 2012 menjadi 8,42 persen pada bulan September 2013. Terjadi kenaikan sebesar 0,37 persen.Selama periode September 2012- September 2013, penduduk miskin di daerah perdesaan diperkirakan bertambah 34,92 ribu jiwa, sementara di daerah perkotaan diperkirakan bertambah 6,3 ribu jiwa.

                Jumlah angkatan kerja di Provinsi Riau pada Agustus 2013 mencapai 2.625.848 orang. Jika dibandingkan dengan total penduduk usia 15 tahun keatas yang berjumlah 4.127.474 orang, maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Riau sebesar 63,62 persen. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Riau pada Agustus 2013 sebanyak 2.481.361 orang, dengan rincian sebanyak 941.463 orang di bekerja di daerah perkotaan dan sebanyak 1.539.898 orang bekerja di daerah pedesaan. Jumlah pengangguran pada Agustus 2013 sebanyak 144.487, dengan demikian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau mencapai sebesar 5,50 persen, yang berarti naik jika dibandingkan dengan TPT di tahun 2012 yang hanya sebesar 4,30 persen.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan Untuk melihat rertumbuhan ekonomi diperlukan dafa PDRB yang dilihaf dari perkembansan nilai PDRB harga konstan 2000. Penelitian ini berjuan mengetahui pengelompokan kabupaten/kota dengan menggunakan metode Typologi Klassen, mengetahui dan menganalisis seberapa besar tingkat ketimpangaq mengetahui apakah Hipotesis Kumets berlaku di Propinsi Riau atau tidak  rnengetahui hubungan antan tingkat ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi yang dianalisis menggunakan Korelasi Pearso. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Kuantitatif Deskripif. Dari Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan typologi klassen non migas hanya Kota Pekanbaru yang digolongkan daerah maju, dengan menggunakan pendekatan PDRB per kapita tingkat ketimpangan di Propinsi Riau masih tinggi terutama untuk analisis migas dan tergolong rendah untuk analisis non migas.

TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN dan KETIMPANGAN DI PROVINSI

Maluku adalah salah satu provinsi di Indonesia bagian Timur yang mengalami perlambatan kemajuan. Maluku di bagi menjadi 2 provinsi yakni Maluku Utara dan Maluku. Dua provinsi ini sama – sama mengalami perlambatan kemajuan. Maluku merupakan daerah yang punya potensi besar untuk maju dan berkembang. Hal itu terhambat karena daerah Maluku agak sulit di jangkau dan biaya transportasi untuk menuju kesana terbilang tidak murah. Maka dari itu banyak hal yang membuat Maluku mengalami hambatan untuk maju dan berkembang. Salah satu hal yang mendasari hambatan untuk maju di daerah provinsi Maluku adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Minimnya fasilitas di Maluku membuat banyak diantara mereka yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak terutama bagi kalangan yang menghuni pedalaman Maluku. Selain itu ras juga salah satu penghambat kemajuan di Maluku. Banyak diantara mereka yang masih menganut kepercayaan bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk menerima kemajuan karena akan memisahkan dunia mereka dengan nenek moyang mereka. Hal – hal demikian yang seharusnya dibenahi dan diperbaiki oleh pemerintah

Tingkat Pengangguran Ter­buka (TPT) di Provinsi Malu­ku pada Februari 2013 sebe­sar 6,73 persen, mengalami penurunan cukup signifikan  dibanding TPT Agustus 2012 yang sebesar 7,51 persen. Kepala BPS Maluku, Edison Ritonga, saat memberikan keterangan persnya kepada wartawan di Kantor BPS, Senin (6/7) menjelaskan,  jum­lah angkatan kerja di Provinsi Maluku Februari 2013 men­capai 714.378 orang, bertam­bah sebanyak 54.435 orang dibandingkan angkatan kerja Agustus 2012 sebanyak 659.953 orang, atau terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebesar 8,23 persen

Masih banyak desa-desa yang terisolir dengan perumahan dan permukiman yang belum layak huni, terbatasnya infrastruktur kewilayah-wilayah produksi, jangkauan pelayanan kesehatan yang belum prima terutama pada wilayah-wilayah pedalaman, terbatasnya prasarana dan sarana sosial ekonomi serta masih terdapat ketimpangan antar wilayah di Provinsi Maluku.

SOLUSINYA, memberikan lapangan pekerjaan agar bisa keluar dari garis kemiskinan yang kini mereka alami.untuk membangun kemandirian masyarakat yang berdaya saing dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan daerah.  

http://sentanaonline.com/detail_news/main/14039/1/08/11/2013/BPS-Banten-Angka-Pengangguran-di-Banten-Menurun

http://raditut.blogspot.com/2012/12/permasalahan-kota-jakarta.html

http://jakarta.bps.go.id/fileupload/berita/2012_08_28_12_00_31.pdf

http://disnakertrans.jabarprov.go.id/tulisan-21-keadaan-ketenagakerjaan-jawa-barat-februari-2013-tingkat-pengangguran-terbuka-sebesar-890-persen

http://www.researchgate.net/publication/259450737_Perubahan_Struktur_Ekonomi_dan_Ketimpangan_Distribusi_Pendapatan_di_Provinsi_Jawa_Barat

http://binsos.jatengprov.go.id/file%20pdf/naker0813.pdf

http://jateng.antaranews.com/detail/index.php?id=78410

http://regional.kompasiana.com/2014/01/12/terbungkus-pesona-kemiskinan-yogyakarta-tertinggi-se-jawa-625885.html

http://www.jatimprov.go.id/site/disnakertansduk-pengangguran-di-jatim-turun-012-persen/

Kondisi Perekonomian Pada Masa Pemerintahan SBY

Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepanjang lima tahun berkuasa adalah kemampuannya membalikkan kondisi dari penurunan apresiasi publik menjadi peningkatan yang terjadi secara drastis hanya satu tahun terakhir masa kekuasaannya.
Popularitas pemerintah sepanjang lima tahun berkuasa sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang mereka hasilkan. Gambaran ini tampak betul jika melihat ekspresi kepuasan publik terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.
            Berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan berkala setiap triwulan, apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah tampak terkait erat dengan fenomena sosial ekonomi yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah.
Sepanjang memerintah, fakta menunjukkan bahwa apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial cenderung lebih rendah dibandingkan dengan apresiasi terhadap bidang-bidang lainnya. Relatif lebih rendahnya apresiasi publik ini terjadi pada setiap penetapan kebijakan tidak populer, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sebagai gambaran, apresiasi publik pada pemerintah tampak merosot tajam pada periode setahun pertama pemerintahan Yudhoyono. Pasalnya, kebijakan menaikkan harga BBM pada bulan Oktober 2005 disambut publik dengan respons negatif. Jika hasil jajak pendapat sebelum kebijakan kenaikan harga menunjukkan 48,1 persen responden yang menyatakan puas atas kinerja pemerintah di bidang ekonomi, tiga bulan berikutnya hanya 32,4 >Fenomena lain menunjukkan, melorotnya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah terus terjadi selama tiga tahun pertama. Di bidang ekonomi, titik terendah penilaian publik terjadi pada bulan ke-42. Pada saat itu, hanya 27,3 persen yang menyatakan kepuasan mereka.
            Bidang perekonomian memang menjadi batu ujian bagi kinerja pemerintahan. Data makro, seperti pertumbuhan ekonomi, apabila di periode tiga bulan terakhir pada tahun 2004 sempat tercatat 6,4 persen, pada bulan-bulan berikutnya melorot ke angka 4,6 persen.
Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada tahun pertama pemerintahan tercatat 36,1 juta jiwa atau 16,6 persen, sempat meningkat menjadi 17,8 persen pada tahun 2006.
            Demikian pula kebijakan impor beras terjadi di awal tahun 2006, yang membawa persoalan bagi para petani akibat harga gabah a 16pt;">Ketika pemerintah masih berkutat pada persoalan melemahnya kondisi ekonomi, krisis ekonomi global terjadi. Segenap aktivitas perekonomian pun dihadapi bayang-bayang kelesuan. Apa daya, pertumbuhan ekonomi Indonesiapada triwulan ketiga tahun 2009 hanya mampu mencapai poin 4,2 persen. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (Maret 2009) mencatat, angka pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 9,26 juta jiwa atau 8,14 persen dari total penduduk usia kerja.

Sasaran Pembangunan Ekonomi Pada Pemerintahan SBY

Tak pelak, sejumlah target dan janji pemerintahan Yudhoyono, seperti yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009, pada persoalan perekonomian dan kesejahteraan kurang dapat terpenuhi.
Di sisi lain, kecenderungan melemahnya apresiasi publik atas kinerja pemerintah di bidang nonekonomi juga terjadi. Namun, jika penurunan apresiasi publik di bidang ekonomi terjadi semenjak tahun pertama jalannya pemerintahan, di bidang nonekonomi, seperti penegakan hukum, politik, dan keamanan, terjadi setelah dua tahun usia pemerintahan.
            Di bidang hukum, penilaian positif publik terhadap pemerintahan SBY secara konsisten disampaikan oleh lebih dari separuh responden selama 18 bulan pertama. Boleh jadi hal demikian dipicu oleh komitmen Yudhoyono di awal pemerintahannya untuk membenahi persoalan hukum di negeri ini.
Pemberantasan korupsi adalah agenda yang mendapat sorotan paling tinggi. Semangat memberantas korupsi di awal pemerintahan langsung diartikulasikan dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Disusul kemudian dengan pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lewat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 yang ditandatangani Presiden Yudhoyono, 2 Mei 2005.
            Selama 100 hari pertama pemerintahan, Presiden memberikan izin kepada Polri dan Kejaksaan Agung untuk menyelidiki dan memeriksa sedikitnya 35 pejabat negara. Selama satu tahun pertama jumlah kasus pada tahap pendakwaan yang selesai ditangani Kejaksaan Agung meningkat dari 586 kasus pada tahun 2004 menjadi 637 kasus pada tahun 2005.
Sayangnya, memasuki tahun ketiga, apresiasi atas kinerja bidang hukum beralih dan terus melorot. Terungkapnya sejumlah skandal aparat hukum yang terlibat korupsi mencoreng citra pemerintah dan boleh jadi merupakan faktor yang menggiring meningkatnya persepsi negatif publik atas kinerja aparat hukum.
            Begitulah, gencarnya pemberitaan media soal aparat yang seharusnya menjadi ujung tombak penegakan hukum, tetapi malah terlibat dalam lingkaran korupsi, meredupkan kepercayaan publik pada pemerintah.
Menariknya, redupnya kepercayaan publik terhadap pemerintah terjadi pula di bidang persoalan lain, seperti halnya politik dan keamanan. Sekalipun kondisi politik dan keamanan relatif stabil, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ini turut melorot.
Tampaknya ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang perekonomian dan hukum turut memengaruhi kadar kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.
Titik balik
            Bagi pemerintah, tidak selamanya keterpurukan dialami. Setahun menjelang berakhirnya periode limatahun kepemimpinannya, sekonyong-konyong terjadi peningkatan apresiasi publik yang sangat signifikan terhadap kinerja pemerintah.
Lagi-lagi, kebijakan pemerintah tampak memengaruhi apresiasi publik. Di bidang ekonomi, yang sebelumnya menjadi persoalan yang utama penurunan apresiasi malah justru terdongkrak paling signifikan dibandingkan dengan bidang-bidang lain.

Prioritas Pembangunan ekonomi Indonesia pada periode SBY
           

Keputusan pemerintah menurunkan harga BBM pada Desember 2008 menjadi titik kunci peningkatan popularitas pemerintahan Yudhoyono. Hasil pengumpulan opini publik pada bulan ke-51 pemerintahan Yudhoyono menunjukkan, hampir 60 persen responden yang menyatakan kepuasan mereka atas kinerja perekonomian. Padahal, dalam survei tiga bulan sebelumnya, kurang dari separuh responden yang menyampaikan apresiasi serupa.
            Momentum positif semacam ini terus berlanjut hingga tahun terakhir usia pemerintahannya. Berbagai kebijakan di bidang perekonomian, seperti kebijakan bersifat populis yang mencoba mengangkat keterpurukan ekonomi rakyat miskin, semakin memperkuat citra pemerintah.
            Tatkala tahun 2009 perhatian masyarakat tersorot pada pesta demokrasi, Yudhoyono memetik buah kebijakannya. Peningkatan citra Yudhoyono berimbas pada meningkatnya apresiasi publik pada pemerintahan yang dipimpinnya. Apresiasi positif publik mencapai titik tertinggi pada usia pemerintahan di bulan ke-57, Juli 2009. Saat itu proporsi publik yang merasa puas pada kinerja pemerintah rata-rata di atas 70 persen.
Kemampuan membalikkan keadaan, dari keterpurukan penilaian menjadi peningkatan apresiasi publik semacam ini, menjadi kunci keberhasilan pemerintahan Yudhoyono. Sekalipun kondisi aktual bisa jadi tidak selalu sama dengan apa yang dipersepsikan publik, tampaknya pemerintah berhasil memikat hati rakyatnya. Kondisi semacam ini pula yang membedakan antara penilaian publik terhadap pemerintah saat ini dan sebelumnya.
            Ketika era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri berlangsung, sebenarnya fenomena penurunan apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah juga berlangsung dari tahun ke tahun. Namun, pada pemerintahan Abdurrahman Wahid, penurunan apresiasi publik terus-menerus terjadi hingga masa jabatan kepresidenannya diakhiri tanpa adanya titik balik peningkatan.
            Presiden Megawati Soekarnoputri pun mengalami nasib sama sekalipun pada bulan-bulan terakhir kepemimpinannya apresiasi publik menunjukkan peningkatan. Hanya saja, peningkatan apresiasi publik yang diraihnya tidak cukup mampu memberikan momentum politik untuk mengangkatnya kembali menjadi presiden.

Catatan Empat Tahun Kinerja Perekonomian Pemerintahan SBY – JK

           Empat Tahun pemerintahan SBY – JK, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pasang surut. Diawal pemerintahan pada Oktober 2004 hingga tahun 2006, pemerintahan SBY – JK (berkaca pada pencapaian pertumbuhan tahun 2005 dan 2006) mensia-siakan momentum percepatan pertumbuhan yang telah diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya (Megawati Soekarno Putri). Stabilitas Ekonomi dan Akselerasi Perekonomian yang telah dicapai oleh pemerintahan Megawati tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintahan SBY – JK untuk melakukan pencapaian percepatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2007, momentum percepatan sudah kembali hadir yang dapat dilihat pada pencapaian target pertumbuhan mencapai 6.3 persen meskipun kondisi ini masih sangat riskan dipertahankan dengan memperhatikan gejolak global (kenaikan harga minyak dan komoditas pangan) yang sedang terjadi di akhir-akhir penghujung tahun 2007 hingga saat ini dan juga bergantung ketahanan perekonomian domestik Indonesia sendiri. Momentum yang relatif sudah kembali ini, akan dapat dipertahankan apabila kondisi menyeluruh perekonomian yang dicapai dengan pencapaian pertumbuhan 6.3 persen pada tahun 2007 mampu bertahan kokoh menghadapi gejolak eksternal (global) yang sedang terjadi hingga tahun 2008.

        Apabila kita berkaca pada pencapaian pemerintahan Megawati yang mampu menciptakan stabilitas ekonomi serta akselerasi pertumbuhan yang konsisten dan tidak disia-siakan oleh pemerintahan SBY di dua tahun awal pemerintahannya, maka pencapaian target pertumbuhan pada RPJM sebesar 7.2 persen pada tahun 2007 tidak tak mungkin dapat teralisasi.

         Gejolak perekonomian global yang dimulai dengan kasus sub-prime mortage di Amerika Serikat, bergejolaknya harga minyak dunia dan beberapa komoditas pangan serta krisis finansial global yang sedang terjadi menjadi tantangan berat bagi pemerintahan sekarang untuk melanjutkan momentum pertumbuhan yang sudah kembali tersebut. Keberlanjutan momentum ini juga tergantung pada kualitas dan besarnya daya tahan perekonomian yang tercipta hingga tahun 2007 yang silam. Apabila kualitas dan daya tahan perekonomian tidak tereflesikan secara simetris dengan angka pencapaian pertumbuhan yang relatif baik hingga akhir tahun 2007, maka kondisi perekonomian Indonesia sangatlah rawan rontok dalam menghadapi imbas gejolak eksternal yang sedang terjadi.

Sektor Yang Menjadi Prioritas

            Selama empat tahun terakhir, pola pertumbuhan sektoral masih menunjukkan kesenjangan yang masih cenderung lebar antara sektor tradable dan non-tradable. Pertumbuhan sektor tradable yang relatif jauh dibawah pertumbuhan PDB, sebaliknya pertumbuhan non-tradable yang selalu jauh diatas pertumbuhan PDB.

           Sektor yang mencapai pertumbuhan terbesar pada sektor non – tradable adalah sektor Transportasi dan Komunikasi yang mencapai rata-rata hampir 14 persen pada empat tahun terakhir. Sedangkan di sektoral tradable, sektor manufaktur memiliki pertumbuhan tertinggi secara rata-rata pada 4 tahun terakhir.

           Pola pertumbuhan sektor yang menunjukkan kesenjangan yang cenderung semakin melebar menimbulkan suatu kejadian anomali ekonomi. Dimana kondisi kesenjangan Sektoral tradable dan non-tradable lazimnya terjadi di negara-negara yang sudah melalui tahapan industrialisasi yang matang, sementara Indonesia masih dalam tahap pematangan di tahap industrialisasi. Pada proses pematangan industrialisasi, peranan sektor manufaktur masih bisa dipacu hingga 35 hingga 40 persen dari PDB, akan tetapi kondisi yang terjadi di Indonesia peranan sektor manufaktur masih dibawah 30 persen. Bahkan peranan sektor manufaktur memiliki kecenderungan stagnan dan pada tahun 2007 lalu mengalami penerunan meskipun penerunannya tidak terlalu besar. Kecenderungan stagnasi dan menurunnya sektor manufaktur mengiindikasikan adanya tanda-tanda Indonesia mengalami de-industrialisasi dini.

           Kondisi kecenderungan makin melebarnya kesenjangan sektor tradable dan non-tradable dan stagnan serta relatif kecenderungan menurunnya sektor manufaktur menandakan kualitas pertumbuhan sektoral tidak optimal, sehingga sangat sulit diharapkan memberikan dampak berarti bagi pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta pemerataan pendapatan.

Sumber :

http://robbyalexandersirait.wordpress.com/2008/12/09/catatan-empat-tahun-kinerja-perekonomian-pemerintahan-sby-–-jk-

http://nasional.kompas.com.